Penerapan the Policy of Peace and Prosperity Dalam Upaya Reunifikasi Korea Selatan dengan Korea Utara Periode 2017-2108

Abstract

Korea selatan dan Korea utara telah menjadi kedua negara berdaulat yang sangat bertolak belakang sejak perang Korea yang terjadi pada 1950. Keduanya mengalami berbagai konflik bersenjata di wilayah perbatasan, hingga pada saat Korea selatan menerapkan The Policy of Peace and Prosperity, konflik tersebut secara bertahap mulai berkurang. Kebijakan tersebut tidak diterapkan lagi setelah gagal menekan percobaan nuklir Korea utara pada tahun 2008. Kemduian mulai diterapkan lagi ketika tahun 2017 Moon Jae-In memenangkan pemilu presiden sehingga terjadi pergeseran ideologi dari pemerintahan konservatif menjadi pemerintahan liberal. Dari sini kemudian The policy of Peace and Prosperity dijalankan dan mendapat berbagai macam respon dari banyak pihak, terutama pihak oposisi yang menolak keras kebijakan tersebut sebab perbedaan ideologi dan pandangan terhadap Korea utara. Penolakan juga didapat dari sekutu Korea selatan, yaitu Amerika yang menganggap kebijakan ini tidak efektif sebab pernah gagal pada masa pemerintahan Roh Moo-Hyun. Akan banyak terjadi tarikmenarik kepentingan terutama di ranah Majelis Nasional yang melibatkan kedua partai yang merepresentasikan kedua ideologi yaitu DPK dan LKP. Penelitian ini akan menganalisis dengan pandangan teori Bereaucratic Politic langkah-langkah pemerintahan Moon Jae-In dalam menjalankan The Policy of Peace and Prosperity.