Analisis Kualitas Usabilitas Website Pemerintah Provinsi Di Indonesia Dengan Metode Cognitive Walkthrough Dan Heuristic Evaluation

Abstract

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk pelayan informasi bagi warganya, urusan bisnis, serta hal lain berkaitan dengan pemerintahan. Panduan pengembangan E-government telah diatur pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan EGovernment. Akan tetapi masih banyak website pemerintah provinsi

yang belum mengikuti sepenuhnya panduan yang telah ditetapkan. Selain tidak mengikuti standar pemerintah, masih ditemukan sejumlah masalah usabilitas pada website pemerintah provinsi. Oleh karena itu, dilakukan usability testing menggunakan metode cognitive walkthrough dan heuristic evaluation dengan poin penilaian menggunakan severity rating. Tahapan proses pengujian dibagi tiga tahapan. Pertama perencanaan dimulai dengan mempelajari metode yang digunakan dan analisis terhadap 34 website provinsi. Selanjutnya menentukan partisipan dan evaluator, kemudian menyusun skenario tugas untuk metode cognitive walkthrough dan penilaian heuristic untuk metode heuristic evaluation. Tahapan kedua pelaksanaan bersama partisipan dan evaluator. Selama proses pengujian berlangsung, peneliti mencatat dan menilai masalah yang ditemukan. Tahapan terakhir analisis dan perhitungan hasil pengujian dengan hasil analisis menjadi acuan membuat rekomendasi. Pada pengujian menggunakan metode cognitive walkthrough, dari beberapa standar yang ditetapkan, lebih dari 50% website provinsi tidak menerapkannya. Berdasarkan kriteria penilaian, 90% website provinsi bermasalah dari segi learnability, 73% dari segi efficiency, 57% dari segi memorability, 70% dari segi error, dan 83% dari segi satisfaction. Pada pengujian dengan metode heuristic evaluation, ditemukan masalah di seluruh website pemerintah provinsi pada aspek visibility of system status, match between system & the real world, error prevention, dan help & documentation. Kemudian 48% mengalami masalah pada aspek user control and freedom, 59% pada aspek consystency & standards, 85% pada recognition rather than recall dan aesthetic & minimalist design, 93% pada flexibility & efficiency, dan 78% pada aspek help user recognize, diagnose, & recover from errors. Hasil rekomendasi menyarankan website pemerintah provinsi memenuhi standar yang ditetapkan, memperbaiki permasalahan yang ditemukan pada desain website, penerapan navigasi bar, kontras, penerapan whitespace, konsistensi, dan penggunaan ikon.