Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Administrasi

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya kasus pemberhentian dengan hormat Rektor Universitas Gunung Leuser (UGL), Aceh Tenggara atas nama Prof. Dr. Ir. H. Hasnudi, MS oleh Yayasan Pendidikan Gunung Leuser (YPGL). Proses pemberhentian tersebut nyatanya tidak hanya dilakukan oleh YPGL semata, melainkan terdapat peran besar atau intervensi dari Bupati Aceh Tenggara. Secara teknis, Ir. Hasanudin, MM yang notabene merupakan Bupati Aceh Tenggara masuk di dalam organ YPGL, tepatnya sebagai Ketua Dewan Pembina. Namun, menggunakan posisi atau kedudukan sebagai pejabat daerah terhadap urusan internal yayasan, apalagi sampai kepada dataran yang lebih spesifik terhadap urusan badan usaha YPGL berupa UGL, menimbulkan persoalan konflik kepentingan yang dilarang secara eksplisit oleh UU Pemerintahan Daerah. Faktanya, sepanjang proses pemberhentian ini terdapat beberapa peran krusial yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tenggara yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak YPGL, pihak yang secara resmi menerbitkan keputusan pemberhentian. Berangkat dari latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: (1) Bagaimana konstruksi wewenang Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pengelolaan Universitas Gunung Leuser (UGL) Kutacane, Aceh Tenggara. (2) Apakah pemberhentian Prof. Hasnudi sebagai Rektor UGL sesuai dengan kaidah hukum administrasi negara. Dan (3) Bagaimana konsekwensi hukum kesepakatan antara pihak YPGL dengan Rektor UGL dalam penerbitan surat keputusan Pengurus YPGL tentang pemberhentian Rektor UGL dalam perspektif hukum administrasi negara. Jenis penelitian ini adalah normatif. Terdapat dua pendekatan Pertama, yuridis empiris yakni disamping penelitian dalam bidang hukum peneliti mengkaji permasalahan dari segi hukum tertulis (Undang-undang) maupun tidak tertulis yakni asas-asa umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Kedua, Pendekatan kasus (case approach) yaitu menitik beratkan analisa ratio decidendi (pertimbangan hukum) yang digunakan oleh pihak terkait dalam penerbitan keputusan tata usaha negara dan juga hakim untuk sampai pada amar putusannya. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, Bupati Aceh Tenggara tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UGL, berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara mendasarkan intervensi Bupati Aceh Tenggara terhadap pemberhentian Rektor UGL kepada UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004 tidak dapat dibenarkan. Kedua, pemberhentian Rektor UGL periode 2011-2015 (an. Prof. Hasnudi) tidak sesuai dengan kaidah hukum administrasi negara, tepatnya melanggar atau bertentangan dengan AAUPB. Terdapat tiga asas yang dilanggar dalam proses pemberhentian tersebut, yakni asas kecermatan, asas permainan yang layak dan asas kepastian hukum. Ketiga, kesepakatan antara Rektor UGL dengan pihak YPGL terkait penentuan jam aktif di kampus UGL 3 (tiga) hari dalam seminggu bersifat mengikat kedua belah pihak, sehingga perubahan terhadap kesepakatan tersebut juga harus berdasar pada persetujuan semua pihak.