Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Pemberian Perlindungan Hukum Mengenai Kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya dalam Perspektif HAM Internasional

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Pemberian Perlindungan Hukum Mengenai Kewarganegaraan Kepada Etnis Rohingya dalam Perspektif HAM Internasional. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Konvensi Internasional terkait kewarganegaraan, diskriminasi dan pengungsi di Myanmar?; Apakah kebijakan Pemerintah Myanmar terhadap Etnis Minoritas Muslim Rohingya bertentangan dengan Konvensi HAM Pengungsi terkait dengan Kewarganegaraan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis dilakukan dengan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan hukum bagi kelompok Etnis Muslim Rohingya hingga sekarang karena belum diakuinya etnis ini sebagai salah satu warga negara Myanmar. Dengan belum diakuinya status warga negara, berbagai pelanggaran hak asasi manusia masing sering dialami kelompok etnis ini. Berbagai tindakan diskriminasi masih sering dialami oleh etnis ini. Oleh karena itu kelompok etnis ini lebih memilih untuk keluar dari negaranya dan menjadi pengungsi. Berbagai peraturan-peraturan internasional yang ada belum dapat menyelamatkan etnis ini dari berbagai pelanggaran yang sedang terjadi. Negara yang seharusnya menjadi rumah bagi warga negaranya malah menjadi neraka bagi etnis ini. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Myanmar meninjau kembali UU Kewarganegaraannya karena etnis Rohingya ini belum masuk ke dalam salah satu etnis yang diakui di negara tersebut. Diharapkan Pemerintah Myanmar segera meratifikasi berbagai Konvensi Internasional yang berkaitan tentang Pengungsi dan Kewarganegaraan untuk melindungi keberlangsungan etnis ini.