Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pelaksanaan Putusan Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta

Abstract

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Hakim memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Akan tetapi sesuai dengan Pasal 277 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim juga memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Namun dalam hal ini, perlu untuk diperhatikan bagaimana sesungguhnya peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan pemidanaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, serta untuk mengetahui hambatan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, ditemukannya hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan menjadi kurang maksimal.