Relokasi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sragen Penekanan pada Citra Bangunan Post-Modern pada Penampilan Bangunan

Abstract

Otonomi dearah yang belum lama ini di terapkan di Negara Indonesia banyak membawa dampak di berbagai aspek. Salah satu dampak positifnya adalah dengan di berlakukannya Otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi menjadi lebih leluasa untuk mengatur daerahnya masing-masing. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga pemerintahan dari anggota Dewan Legislate dalam bentuk bangunan. Aktifitas kegiatan tersebut meliputi kelembagaan eksekutif dengan masyarakat, yang menampung segala bentuk aspirasi yang datang dari masyarakat yang berpengaruh terhadap tugas dari anggota tersebut Penekanan pada bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Sragen ini adalah citra bangunan Post-Moden pada penampilan bangunan. Sebauah banguna tidak hanya merespon fungsi yang ada didalamnya tetapi juga merespon budaya dimana bangunan tersebut akan berdiri. Permasalahan yang diangkat secara umum adalah bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagi kantor DPRD Sragen di kawasan yang baru di area pusat dari pemerintahan. Lingkup pembahasan yang diambil adalah pembahasan mengenai aspekaspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan Post-Modern sebagai faktor penentu. Metode pembahasan yang digunakan yaitu Survei Lapangan, mempelajari bangunan tradisional Jawa dan bangunan Postmodern yang dikaitkan dengan pemaknaan pada bentuk, ruang dan penampilanya. mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan. Metode pembahasan yaitu : Diskriptif, dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan topik. Analisis bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan dan kebesaran ruang, serta tuntutan ruang baru, analisa arsitektural dalam kaitanya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPRD di Sragen, kesimpulan dari hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan perancangan.