Monitoring Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan monitoring terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas dugaan maladministrasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru oleh Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengidentifikasi kendala pengawasan terhadap tindak lanjut oleh Dikpora DIY. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak ORI DIY dan Dikpora DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kepatuhan Dikpora DIY terhadap LHP bersifat administratif dan belum menyentuh substansi perbaikan tata kelola secara menyeluruh, respons yang diberikan hanya pengakuan secara lisan dan tidak dilengkapi dengan dokumentasi resmi atau bukti implementasi yang dapat diverifikasi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif. Kedua, pelaksanaan monitoring oleh ORI DIY menghadapi 3 (tiga) kendala, dari sisi legal substance belum tersedia petunjuk teknis yang menetapkan indikator standar evaluasi yang terukur, legal structure belum terbentuknya unit khusus pengawasan dan lemahnya sistem dokumentasi menyebabkan pelaksanaan monitoring tidak berjalan optimal dan berkelanjutan. Pada legal culture hambatannya ada pada internal legal culture yaitu banyak bersumber dari pola pikir, sikap, dan kebiasaan para aparat pelaksana di instansi terlapor.