Pengaturan dan Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Serta Implikasinya terhadap Perlindungan Direksi (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Australia)

Abstract

Pengaturan doktrin business judgment rule di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun belum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan doktrin ini, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran oleh hakim dalam menerapkan doktrin ini di Indonesia. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan dan penerapan doktrin business judgment rule antara Indonesia dan Australia serta meneliti pembelajaran yang dapat diambil dari Australia, sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai penerapan doktrin business judgment rule di Indonesia sudah diatur, akan tetapi masih terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim dalam menerapkan doktrin ini, karena belum memiliki pedoman atau acuan yang jelas serta hakim tidak menerapkan doktrin ini pada kasus yang sama dengan indikator yang sama, sehingga penerapan terjadi pada salah satu kasus saja. Hal tersebut menyebabkan potensi inkonsistensi penerapan doktrin ini. Berbeda dengan pengaturan mengenai penerapan doktrin business judgment rule di Australia yang memiliki indikator yang lebih komprehensif dan penafsiran hakim yang cenderung sama, sehingga menciptakan penerapan yang lebih konsisten. Sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk mengadopsi pengaturan mengenai penerapan doktrin business judgment rule di Australia, karena memiliki standar yang lebih komprehensif dalam penerapan doktrin business judgment rule.