Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Sekitar Terkait Dampak Penumpukan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce Reuse Recycle (3R) Nitikan 2 di Kota Yogyakarta

Abstract

Perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar TPS3R Nitikan 2, Kota Yogyakarta terkait dampak penumpukan sampah, dengan fokus pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sekitar TPS3R Nitikan 2 serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat sekitar TPS3R Nitikan 2, DLH dan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, serta kajian peraturan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif (sosialisasi, pelatihan, edukasi, layanan pengaduan, dan Effective Microorganisms 4 (EM4)) dan represif (kompensasi dari DLH). Namun, pelaksanaannya terkendala keterbatasan sarana prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat, memperkuat sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan memperluas program kesadaran lingkungan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat.