Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap Perlindungan Anak yang ditinggalkan Ibu Pekerja Migran (Studi Implementasi Prinsip The Right To Development)

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada kenaikan angka kepadatan penduduk. Pesatnya pertumbuhan penduduk berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara peluang kerja yang tersedia dengan besarnya jumlah pencari kerja. Akibat keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sebagian masyarakat memilih mencari peluang kerja di luar negeri. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah migrasi tenaga kerja antarnegara atau Pekerja Migran. Keputusan seorang ibu untuk bekerja di luar negeri membawa konsekuensi sosial bagi anak-anak yang ditinggalkannya, terutama dalam hal tumbuh kembang anak. Dalam kondisi ketika ibu tidak dapat menjalankan tanggung jawab secara penuh, peran pemerintah daerah menjadi penting untuk memastikan perlindungan anak tetap terpenuhi. Permasalahan tersebut yang membuat penulis tertarik meneliti mengenai implementasi Prinsip The Right to Development terhadap anak yang ditinggalkan ibu pekerja migran di Kabupaten Cilacap dan faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris melalui pendekatan sosiologis, konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap telah mengimplementasikan Prinsip The Right to Development dengan adanya perumusan peraturan daerah dan mengadakan