Kelemahan Pengaturan Pembelian Kembali Saham Oleh Emiten di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Investor

Abstract

Pengaturan pembelian kembali saham oleh emiten di Indonesia masih mengandung kelemahan mendasar. Kelemahan tersebut yaitu ketiadaan pengaturan yang melarang pembelian kembali saham dilakukan dalam waktu yang berdekatan atau bersamaan dengan penyampaian informasi atas fakta material atau laporan keuangan serta pengaturan yang melarang aktivitas orang dalam untuk melakukan transaksi sejak penyampaian rencana pembelian kembali saham. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan, 1) bagaimana pengaturan pembelian kembali saham di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab, 2) bagaimana implikasi kelemahan pengaturan pembelian kembali saham di Indonesia terhadap perlindungan investor publik dan 3) usulan pengaturan pembelian kembali saham oleh emiten yang dapat diterapkan di Indonesia guna meningkatkan perlindungan bagi investor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat substansi pengaturan yang lebih baik yang diterapkan UEA dan AS yaitu pengaturan yang melarang pelaksanaan pembelian kembali saham pada waktu yang berdekatan atau bersamaan dengan penyampaian informasi atas fakta material atau laporan keuangan serta melarang orang dalam untuk melakukan transaksi sejak penyampaian rencana pembelian kembali saham. Ketiadaan pengaturan tersebut di Indonesia merupakan kelemahan mendasar pengaturan pembelian kembali saham yang berpotensi merugikan investor. Kedua substansi pengaturan tersebut dapat menjadi usulan dalam pembaruan pengaturan yang ada guna optimalisasi perlindungan investor.