Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dalam Menjangkau Peran Advokat dan Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat ini mengarah kepada keterlibatan para professional. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang melibatkan advokat dan notaris dalam proses pencucian uang pelaku tindak pidana yang menjadi kliennya. Rezim anti pencucian uang yang berlaku saat ini telah mengatur beberapa perkembangan yang terjadi diatas sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang? dan kedua, bagaimana kemampuan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menjangkau peran advokat dan notaris dalam tindak pidana pencucian uang? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mengumpulkan berbagai hukum positif dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat dan notaris sebagai gatekeeper yang memutuskan hubungan antara pelaku kejahatan, tindak pidana, dan hasil tindak pidana. Kemampuan rezim anti pencucian uang yang berlaku belum memilki landasan yang kuat dalam menjangkau peran advokat dan notaris sebagai gatekeeper terutama dalam hal pencegahan. Maka rezim anti pencucian uang saat ini harus dilakukan perubahan untuk memasukkan advokat dan notaris sebagai pihak pelapor dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia.