Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Untuk meminimalkan Piutang Tak Tertagih Pada Rumah Sakit JIH Yogyakarta

Abstract

Pengendalian internal piutang merupakan suatu proses yang dirancang dan diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa piutang dapat ditagih dan diterima dengan tepat waktu. Apabila penerimaan pembayaran piutang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, hal tersebut dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan. Rumah Sakit JIH menghadapi permasalahan piutang karena memberikan opsi pembayaran melalui pihak ketiga, yaitu perusahaan asuransi. Mekanisme pembayaran oleh pihak asuransi dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah layanan kesehatan diberikan atau setelah pasien dipulangkan usai menjalani perawatan. Oleh karena itu, Rumah Sakit JIH perlu menerapkan pengendalian piutang yang efektif untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran yang berkepanjangan serta menghindari potensi piutang tak tertagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal di Rumah Sakit JIH terhadap piutang dan bagaimana kualitas penagihan piutang. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pihak yang terlibat langsung dalam proses penagihan. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka kerja COSO yang terdiri dari lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di Rumah Sakit JIH telah diterapkan dengan baik melalui pengelompokan piutang berdasarkan umur jatuh tempo dan pengawasan yang ketat dalam proses penagihan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memerlukan pembaharuan dan keterbatasan akses informasi di beberapa area kerja. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal yang diterapkan cukup efektif, namun perlu ditingkatkan dengan memperbaiki sistem komunikasi, melakukan pemantauan secara berkala, serta menerapkan kebijakan yang lebih adaptif dalam menangani piutang bermasalah.