<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

dc.contributor.authorKamal, Nizar Iskandar
dc.date.accessioned2026-11-16T07:40:53Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractHubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis mengalami perubahan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengatur hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaturan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologis serta kepastian hukum dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menganalisis kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan tersebut dalam praktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pengaturan hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 mengalami perubahan. Anak di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Perubahan tersebut mencerminkan perkembangan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Kedua, kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dalam praktik belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan oleh belum jelasnya batas ruang lingkup hubungan keperdataan, adanya disharmoni antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum, serta belum adanya pedoman implementasi yang seragam. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Utrecht, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta maqashid syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak, tetapi aspek kepastian hukum masih memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman implementasi yang lebih komprehensif.
dc.identifier.urihttps://repository.uii.ac.id/handle/123456789/67819
dc.publisherUniversitas Islam Indonesia
dc.subjectKepastian Hukum
dc.subjectAnak di Luar Nikah
dc.subjectHubungan Keperdataan
dc.subjectAyah Biologis
dc.subjectPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
dc.titlePerlindungan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
dc.typeThesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
22421113.pdf
Size:
2.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

Collections