Analisis Kebijakan Kontra Terorisme Turki Terhadap Pemberontakan PKK (2015-2020) Ditinjau dari Counterinsurgency Theory

Abstract

Konflik antara pemerintah Turki dan PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan berbagai upaya penyelesaian yang telah dilakukan, mulai dari negosiasi perdamaian hingga operasi militer. PKK adalah kelompok teroris di wilayah Turki yang anggotanya terdiri dari etnis Kurdi dan berbasis di wilayah tenggara Turki. Sejak awal, motif kebangkitan mereka adalah akibat diskriminasi dan penindasan oleh pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di negara tersebut. Tujuan utama PKK adalah menuntut otonomi wilayah. Sejak berakhirnya gencatan senjata pada tahun 2015, pemerintah Turki telah mengintensifkan strategi kontra terorisme untuk melawan PKK. Strategi ini mencakup operasi militer skala besar di wilayah tenggara Turki, yang mayoritas penduduknya beretnis Kurdi. Penulis menggunakan Counter-Insurgency Theory (COIN) yang disampaikan oleh David Galula sebagai kerangka pemikiran dalam menganalisis konflik tersebut. Pemerintah Turki mengimplementasikan strategi kontra terorisme yang intensif dan sesuai dengan variabel-variabel dalam teori Counter-Insurgency. Operasi ini termasuk penyerangan udara dan darat, serta penempatan unit statis untuk mengendalikan wilayah yang telah dikuasai. Selain itu, Turki juga melakukan tindakan politik, seperti menangkap para politikus yang diduga mendukung PKK. Strategi ini menunjukkan bagaimana teori Counter-Insurgency dapat diterapkan dalam konteks nyata untuk menghadapi kelompok pemberontak.