Analisis Kepatuhan dalam Prosedur Pemotongan PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa/bangunan Perumahan Karyawan PT Pamapersada Nusantara

Abstract

Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa/bangunan yang digunakan sebagai fasilitas perumahan yang diberikan perusahaan untuk karyawan merupakan bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT Pamapersada Nusantara sebagai salah satu perusahaan besar dibidang pertambangan menyediakan fasilitas perumahan kepada karyawannya dengan cara karyawan yang mencari rumah kemudian disewa, lalu akan dibayar oleh perusahaan langsung ke pihak ketiga (Pemilik rumah yang disewakan). Hal ini menimbulkan kewajiban pemotongan PPh final atas pembayaran sewa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2), kesesuaian dengan regulasi perpajakan, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi langsung di PT Pamapersada Nusantara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, termasuk penggunaan ssistem ePengolahan Pajak Terpadu yang mendukung pelaporan pajak secara elektronik dan massal. Meskipun demikian, ditemukan beberapa kendala, seperti kesalahan input data, kurangnya pelatihan teknis kepada staf terkait, dan keterlambatan dalam penyetoran yang disebabkan oleh kendala administratif. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) tergolong cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek teknis dan manajerial melalui pelatihan berkala, evaluasi sistem laporan, dan peningkatan koordinasi antara departemen yang terlibat didalam proses perpajakan.