(Studi Kasus Penundaan Pembayaran Upah di CV Evergreen Buana Prima Sandang Tahun 2025–2026)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pengawasan Disnakertrans DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan, serta mengevaluasi implementasi fungsinya terhadap kasus gaji yang tidak dibayarkan di CV Evergreen pada tahun 2025-2026. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yang memadukan pendekatan perundang-undangan dengan realitas sosiologis. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY, yang didukung oleh data sekunder berupa literatur dan regulasi ketenagakerjaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, Disnakertrans DIY memiliki kewenangan atributif yang dioperasionalkan secara sistematis melalui fungsi preventif edukatif, represif non-yustisial, dan represif pro-yustisia. Kedua, evaluasi kasus CV Evergreen membuktikan bahwa aparatur pengawas bertindak presisi dalam menegakkan Asas Kepastian Hukum dengan menolak dalih krisis keuangan perusahaan. Meskipun demikian, instrumen represif non-yustisial mengalami kebuntuan akibat ketiadaan daya paksa fisik (dwangmiddel), sehingga Nota Pemeriksaan direspons dengan iktikad buruk melalui kepatuhan parsial pengusaha. Keterbatasan administratif ini diselesaikan melalui eskalasi perkara ke tahap penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersinergi dengan Kepolisian Daerah (Polda) DIY guna memberikan efek deteren pidana demi memulihkan hak normatif pekerja.