KEDUDUKAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Tojo Una-Una dan juga kesesuaian pembayaran uang Panai dengan hukum perkawinan di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka serta wawancara yang mendalam. Hasil Penelitian yang didapatkan bahwa Kedudukan uang Panai dalam perkawinan adat Bugis dimulai dari proses lamaran atau prosesi cari jalan, kemudian dilanjutkan dengan antar harta dan yang terakhir adalah prosesi pernikahan.. Implikasi dari penetapan tingginya uang Panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita menyebabkan terjadinya penundaan pernikahan, menimbulkan hutang, batalnya pernikahan, dan yang terakhir adalah silariang atau kawin lari. Pembayaran uang Panai tersebut sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia, berdasarkan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang tersebut tidak memiliki hubungan hukum yang jelas, karena tidak mengatur prosesi-prosesi perkawinan adat, yang mana semua hal itu masih berada dalam ruang lingkup hukum adat. Termasuk uang Panai yang merupakan bagian dari pernikahan adat Bugis, dan masyarakat diperbolehkan untuk mengatur dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing.