Proses Pengambilan Keputusan Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Pasca Aneksasi Krimea Tahun 2014-2019

Abstract

Permasalahan penganeksasian Rusia terhadap Krimea yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji labih jauh hal-hal yang melatarbelakangi Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea. Ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mendalami permasalahan ini pertama, didasarkan pada realitas politik bahwa aneksasi merupakan kejadian yang jarang terjadi, terutama pada abad melenium seperti sekarang ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori Foreign Policy Analysis Valerie M. Hudson pada kategori Bureaucratic Politics. Bureaucratic Politics. Argumen sementara dalam penelitian ini bahwa penerapan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia bahwa sanksi tersebut merupakan kebijakan yang di ambil Uni Eropa pasca terjadinya aneksasi Krimea pada tahun 2014. Temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi“sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pasca aneksasi krimea tahun 2014” maka terdapat kesimpulan bahwa proses penerapan sanksi Uni Eropa masuk ke dalam Bureaucratic Politics karena “Uni Eropa sebagai Organisasi Internasional” memberikan sanksi kepada Rusia sebagai respon atas aneksasi yang dilakukan Rusia di Krimea. Dalam konsep Bureaucratic Politics memiliki dua fokus utama dalam menganalisis sebuah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Fokus utama yang pertama adalah berisikan tentang model pengambilan keputusan suatu negara dengan melihat model birokrasi dari negara tersebut. Konsep Bureaucratic Politics Models memiliki delapan variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah keputusan. Delapan variabel tersebut terdiri setiap proses birokrasi suatu keputusan negara yang dilihat dari: stakeholder, action channels, framing resultans, levers of manipulation, koalisi, subversi dan equalizer dan the games.