Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun berstatus sebagai daerah istimewa dan memperoleh alokasi Dana Keistimewaan, permasalahan kesejahteraan masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan, tetap memerlukan perhatian yang serius. Dana Keistimewaan diharapkan mampu memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Keistimewaan (DAIS), dana transfer pemerintah pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta variabel ekonomi lainnya seperti investasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di lima kabupaten/kota di DIY selama periode 2017– 2024. Data yang digunakan berupa data panel dengan lima unit cross-section dan delapan periode waktu pengamatan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow. Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan (DAIS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan kedua jenis dana tersebut cenderung diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah pengaruh negatif, namun tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dan investasi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan TPT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen fiskal daerah, khususnya Dana Keistimewaan dan DAK, relatif lebih efektif dalam menekan kemiskinan dibandingkan variabel ekonomi makro lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Keistimewaan dan DAK agar lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan DBH serta arah investasi juga diperlukan agar kebijakan yang diambil lebih inklusif dan benar-benar mendukung pengurangan kemiskinan.