Potensi Pengaturan Leniency Program Sebagai Penegakkan Hukum Terhadap Kartel di Indonesia (Perbandingan Leniency Program di Jepang)

Abstract

Penulisan ini didasari oleh permasalahan yang dialami oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam mengungkapkan adanya dari praktik kartel. Kartel adalah tindakan pelanggaran hukum yang berat karena perjanjian yang dilakukan diantara para pelaku usaha yang memproduksi produk yang sama untuk menentukan bidang harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, sehingga dapat mematikan peluang pesaing dalam menawarkan produknya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-Undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas- asas hukum yang ada. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini dilihat dari peraturan perundang-undangan persaingan usaha yang dikenal sebagai Antimonopoly Law di Jepang berserta dengan peraturan pelaksanaannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan dokumen dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum dan mengutip peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini yang berasal dari sumber dan dipublikasikan secara luas. Dalam perkembangannya di Jepang, Leniency Program telah berhasil mengungkap ratusan kasus kartel berkat klausul peringanan denda dan bahkan pengampunan pada pelaku usaha yang bersedia bekerjasama untuk melaporkan kegiatan praktik kartelnya tersebut kepada otoritas persaingan usaha. Sayangnya program ini belum punya payung hukum di Indonesia sehingga belum mungkin untuk diterapkan saat ini.