Analisis Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya dalam Perspektif Economic Analysis of Law

Abstract

Korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani di Indonesia, hingga diibaratkan seperti “corruption as way of live in Indonesia”. Perbuatan korup telah mengakardan menjalar hampir disetiap instansi pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi dan akan lebih tepat jika ditangani dengan aturan yang berkarakter ekonomi sesuai prinsip economic analysis of law. Maka untuk itu perlu kita ketahui sejauh mana undang-undang korupsi dan penerapan hukumnya menerapkan prinsip economic analysis of law, dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana korupsi sebagai ius constituendum dalam perspektif economic analysis of law. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yakni mengkaji UU korupsi yang berlaku, menjelaskan letak kelemahannya dan memberi masukan perbaikan hukum di masa depan dalam perspektif economic analysis of law, dengan menggunakan 4 pendekatan yang dikaji melalui studi pustaka dan dukumen, kemudian diolah dengan logika dekuktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang korupsi belum sepenuhnya menerapkan prinsip economic analysis of law, penegakan hukumnya lebih fokus untuk memenjara pelaku korupsi daripada mengembalikan kerugian keuangan negara yang tercermin dari ketentuan aturan yang tidak saling mendukung satu sama lain sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka untuk perbaikan di masa depan dalam perspektif economic analysis of law berupa menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang dijadikan sebagai parameter dalam menetapkan sanksi pidana, mengintensifkan pidana mati dan menjadikan pidana denda sebagai pidana alternatif dengan tidak merumuskan jumlah nominalnya secara eksplisit di semua pasal tindak pidana namun dirumuskan dengan melipatgandakan 2-3 kalilipat dari jumlah yang dikorupsinya.