Pandangan Fraksi Pks Tentang Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Perspektif Fikih Siyasah

Abstract

Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan merupakan suatu hal yang penting untuk direspon dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Maraknya entitas transaksi pembelian ditengah-tengah masyarakat modern saat ini, mengharuskan pemerintah untuk tegas dalam mempertimbangkan peraturanperaturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di revisi beberapa poinnya. 9 Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 8 diantaranya menerima di revisinya undang-undang nomor 28 Tahun 2007. Tetapi, fraksi PKS DPR RI menolak revisian tersebut, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode analisis (Analysis Content). Hasil penelitian ini menunjukan Fraksi PKS menolak beberapa ketentuann baru perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Penolakan fraksi PKS atas Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan sesuai dengan fikih siya >sah, karena Rancangan Undang-undang tersebut tidak berpihak pada situasi dan kondisi masyarakat dan juga tidak mengarah pada kebijakan perpajakan yang berkeadilan.