Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perbuatan Hukum di Dalam Akta yang dibatalkan Oleh Pengadilan Karena Actio Pauliana (Studi Putusan Nomor 200 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018)

Abstract

Penelitian ini merujuk pada putusan terkait Kepailitan yang berhubungan dengan pengalihan asset sebuah Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit. Sehingga dari perbuatan tersebut diajukan gugatan actio pauliana yang dilakukan tim Kurator dan menyebabkan batalnya perbuatan hukum yakni pengalihan asset dilakukan, dalam hal ini ialah membatalkan segala perbuatan hukum berupa akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris serta pertanggungjawaban seorang Notaris karena dibatalkannya akta oleh pengadilan karena adanya actio pauliana. Metode penelitian ini menggunakan studi Yuridis Normatif berupa analisis putusan dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahwa berdasarkan pada hasil penelitian ini menyatakan seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Dan juga pertanggungjawaban seorang notaris karena perbuatan hukum dalam aktanya dibatalkan oleh pengadilan karena adanya actio pauliana adalah Notaris harus turut serta memenuhi panggilan pengadilan guna memberikan keterangan formil terkait akta otentik yang ia buat yangmana mengikat para pihak dan jika kesalahan berasal dari para pihak maka notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban dan iktikad baik dari seorang Notaris tersebut adalah mematuhi dan tunduk pada putusan yang dipersamakan dengan Undang-undang tersebut.