MEKANISME PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistematik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karenanya, tidaklah salah dan berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tidak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit unrtuk disembuhkan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi di Pengadilan adalah pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan akhir dan bentuk – bentuk putusan Hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas (Vrijspraak), putusan pemidanaan (Veroordeling)