Instruksi 1975

Abstract

Film dokumenter ini bercerita mengenai Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY yang sampai saat ini masih menjadi aturan yang mengandung rasialisme. Padahal aturan terkait rasialisme sudah dihapuskan dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Masih berlakunya aturan tersebut hingga saat ini membuat Handoko melakukan gugatan terhadap Instruksi 1975 tersebut. Langkah-langkah yang sudah dilakukan Handoko adalah mengajukan uji materi atas Instruksi 1975 ke Mahkamah Agung dan menggugat instruksi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendekatan yang digunakan dalam pembuatan film dokumenter ini adalah pendekatan ekpositori. Pendekatan ekpositori dipilih agar pesan yang akan disampaikan kepada penonton lebih mudah disampaikan. Dalam mengumpulkan informasinya, metode yang digunakan adalah dengan melakukan riset dan observasi dengan cara riset media dan wawancara langsung dengan subjek. Hal tersebut juga bertujuan untuk membangun kedekatan dengan subjek. Berdasarkan proses pembuatan film yang telah dilakukan, hasilnya adalah bahwa Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang Larangan Kepemilikan Hak katas Tanah bagi Warga Non-pribumi di DIY masih berlaku. Namun berlakunya Instruksi 1975 tersebut tidak membuat Handoko diam. Ia melakukan gugatan dengan menempuh jalur hukum untuk menghilangkan adanya praktik yang bersifat rasial di DIY. Selain Handoko, narasumber lain yang masuk ke dalam film adalah Willie Sebastian, Ni’matul Huda, dan narasumber lainnya yang didapat dari media lain yaitu, Sultan Hamengkubuwono X, GKR Hemas, GKR Mangkubumi, dan Budhi Masturi.