Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada kurang optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media online. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; dan Apa faktor-faktor penyebab hambatan dalam penegakan hukum dan solusi terhadap praktik jual beli konten pornografi melalui media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?; Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian dan studi dokumen/pustaka. Hasil studi ini menunjukan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni pre-emtif, preventif, dan represif. Upaya tersebut dinilai belum cukup optimal karena masih banyaknya pelaku- pelaku yang menjual konten pornografi di internet. Faktor-faktor yang mengambat upaya penegakan hukum jual beli konten pornografi di media online yaitu faktor hukumnya sendiri dimana pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dapat menjerat korban; faktor sumber daya manusia penegak hukum; fasilitas sarana pra sarana yang dimiliki Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang; faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum; dan faktor kebudayaan masyarakat yang cenderung menilai sex education adalah hal yang tabu.