Eksekusi Jaminan Kreditor Separatis Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang tepat untuk dilakukannya eksekusi jaminan oleh kreditor separatis dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rumusan masalah yang diajukan adalah Kapan kreditor separatis dapat mengeksekusi jaminannya terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang?. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Teknik pengumpulan bahan hukumnya yaitu dengan studi pustaka dan studi dokumen yang kemudian dari bahan hukum tersebut akan ditarik suatu kesimpulan. Hasilnya, eksekusi jaminan oleh kreditor separatis pada putusan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya tidak dapat dilakukan hal tersebut sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Eksekusi jaminan tidak boleh dilakukan apalagi jika berkaitan dengan objek jaminan yang digunakan oleh debitor untuk melaksankan kegiatan usahanya sementara mengingat bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu tidak akan berhasil dengan baik jika benda-benda yang menjadi jaminan dan benda ini juga digunakan untuk usaha atau kegiatan usaha debitor akan dieksekusi. Untuk itu ketentuan eksekusi terhadap jaminan utang yang dimiliki oleh kreditor separatis dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebaiknya diatur dengan tegas. Mengingat bahwa asas kelangsungan usaha debitor diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung eksekusi jaminan utang seharusnya tidak dilakukan. Inilah yang seharusnya menjadi perubahanUndang-Undang Kepailitan di masa depan.