Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, berisi tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan menggunakan SPTJM. Dimana peraturan ini dibuat untuk persoalan perkawinan yang tidak tercatat tetapi bisa mengurus Akta kelahiran walaupun pernikahannya belum tercatat. Persoalan ini dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena bertentangan dengan ketentuan satu dengan ketentuan lain. Peneliti ingin menganalisis SPTJM ini dalam perspektif Hukum Islam dan undang undang No. 1 tahun 1974, serta mengkaji tentang maslahat dan mudaratnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian dilakukan menggunakan studi pustaka, kemudian hasil dari penelitian ini adalah 1). SPTJM ini berperan guna mengakomodir masyarakat dalam memperoleh, semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui serta dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga. Adapun prosedur dari SPTJM yaitu tercatat di dalam Pasal 1 nomor 19 dan Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. 2). SPTJM dalam perspektif Hukum Islam yaitu dibolehkan, akan tetapi dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sedangkan dalam perspektif undang – undang No. 1 tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.