Penetapan Ganti Rugi Korban Sebagai Syarat Perdamaian dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polres Tegal

Abstract

Penelitian ini mengkaji penetapan ganti rugi bagi korban sebagai syarat penting dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme perdamaian di Polres Tegal, dengan tujuan menganalisis penentuan besaran ganti rugi serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan substantif bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang meliputi statute approach, conceptual approach, case approach, dan pendekatan sosiologis, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dengan korban dan aparat kepolisian serta data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi masih bersifat negosiasional tanpa standar baku, sehingga sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pelaku dan urgensi korban, sementara proses mediasi tetap berlangsung tanpa pedoman normatif yang jelas meskipun penyidik meminta bukti kerugian. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan utama meliputi faktor hukum berupa kekosongan regulasi mengenai standar ganti rugi, faktor penegak hukum terkait profesionalitas dan penggunaan diskresi kepolisian, serta faktor masyarakat berupa rendahnya pemahaman hukum korban, yang mengakibatkan nilai ganti rugi sering tidak mencerminkan kerugian riil korban, menimbulkan ketimpangan posisi tawar, dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif, perlindungan korban, serta kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.