Analisis Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan Pada Penyandang Disabilitas Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong

Abstract

Latar Belakang: Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah terjadi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020. Diperlukan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 ini. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dalam penularan Covid-19. Oleh karena itu diperlukan kepatuhan yang baik bagi penyandang disabilitas untuk menerapkan protokol kesehatan. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Pundong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Data diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil: Penyandang disabilitas memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan yang berbeda bergantung pada pribadi tuna rungu. Penyandang disabilitas BRTPD Pundong memiliki hambatan dalam menerapkan protokol kesehatan, hambatan tersebut dapat berhubungan degan kepatuhan penyandang disabilitas dalam menerapkan protokol kesehatan di BRTPD Pundong Bantul. Tuna rungu wicara mengalami kesulitan dalam menggunakan masker, tuna netra mengalami kesulitan dalam menjaga jarak, dan tuna grahita mengalami kesulitan dalam memahami instruksi protokol kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan, sikap, kepercayaan, kondisi fisik, kemampuan kognitif, kelengkapan sarana prasarana, serta kebijakan dan petugas instansi terkait. Kesimpulan: Setiap kategori penyandang disabilitas memiliki hambatan masing- masing dalam mematuhi penerapan protokol kesehatan di BRTPD Pundong. Tingkat kepatuhan penyandang disabilitas BRTPD Pundong dalam menerapkan protokol kesehatan dilatar belakangi oleh pengetahuan, sikap dan kepercayaan sebagai faktor predesposisi, kondisi fisik dan sarana prasarana sebagai faktor pendukung, serta kebijakan dan petugas sebagai faktor pendorong.