PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)

Abstract

Objek Penelitian ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS). Penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan pemasangan Hipotik kapal dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca dan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik dengan cara melihat peraturan perundang-udangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa, Sehingga nantinya hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam. Hasil penelitain adalah Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotik dalam kasus ini mengunakan mekanisme secara umum yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali) dan dengan melakukan klaim atas asuransi yang dilekatkan jaminan hipotik tidak mendapatkan hasil dikarenakan tidak sesuai klaim asuransi. Perlindungan hukum dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah Karena kreditor dijamin dengan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab undang-undang Hukum perdata. Karena sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor konkuren. Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat pengaturan tentang Hipotik kapal secara terkodifikasi dalam suatu Undang-Undang dan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat pula membuat akta hipotik kapal.