Akibat Hukum Penerapan Asas Public Policy dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Abstract

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ( Konvensi New York 1958) melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan menuangkan isinya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 66 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadikan asas public policy sebagai satu-satunya alasan substantif penolakan eksekusi putusan arbitrase Internasional. Namun ketiadaan definisi operasional yang memadai mengenai asas public policy telah membuka ruang penafsiran yang luas bagi Pengadilan Indonesia, sehingga menghasilkan yurisprudensi yang tidak konsisten dan tidak sejalan dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan penafsiran asas public policy dalam eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia serta akibat hukumnya atas penerapan asas public policy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan atas studi kepustakaan yakni berupa putusan pengadilan, instrumen hukum internasional, dan doktrin hukum arbitrase. Hasil dari penelitian ini yakni Pengadilan Indonesia cenderung menggunakan domestic public policy dengan interpretasi yang luas. Penafsiran yang tidak konsisten dan koheren tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan pelaku bisnis internasional terhadap sistem arbitrase di Indonesia. Sehingga diperlukan reformasi regulasi berupa penyusunan pedoman batas penafsiran asas public policy dalam penerapan exequatur, baik melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun PERMA Nomor 1 Tahun 1991 guna mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tempat penyelesaian sengketa bisnis internasional.