Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dua isu sentral terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap. Fokus pertama adalah mengungkapkan modus operandi yang umumnya digunakan oleh pelaku, dengan banyak kasus menawarkan gaji tinggi dan proses rekrutmen yang singkat. Kedua, penelitian memerinci praktik dan hambatan dalam perlindungan hukum bagi korban, terutama sehubungan dengan kinerja Kepolisian Resor Kota Cilacap. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis-viktimologi, penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier, termasuk wawancara dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Cilacap. Temuan penelitian menunjukkan tindak pidana perdagangan orang seringkali melibatkan modus operandi di mana individu terlibat menawarkan gaji tinggi dengan proses rekrutmen singkat. Rekrutmen dilakukan secara konvensional melalui mulut ke mulut dan melibatkan media sosial dengan perantara pihak ketiga. Kemudian, Unit PPA Polresta Cilacap melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan PPT CITRA untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk fasilitas seperti Rumah Aman dan layanan psikologis. Unit PPA juga memberikan pendampingan hukum kepada korban. Hambatan diidentifikasi, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketidakpastian dalam migrasi tenaga kerja, dan kekurangan informasi tentang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang sah.