Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Public Service)

Abstract

Salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia yakni mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi. Melalui instrumen Rekomendasi yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia, besar harapan kita Ombudsman Republik Indonesia mampu menyelesaikan persoalan Maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik khususnya yang berada di daerah dengan tujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun justru pada kenyataannya Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia seringkali tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Padahal secara yuridis Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bersifat mengikat (legally binding). Rumusan Masalah 1) Pelaksanaan fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah; 2) Implementasi sanksi yang diberikan terhadap Kepala Daerah dikarenakan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian tesis ini antara lain. Pertama, Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan terhadap Kepala Daerah adalah sebagai saran atau nasihat (suggestion), yang harus dilakukan guna memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat khususnya yang ada di daerah. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia belum optimal. Secara substansi, Rekomendasi Ombudsman mempunyai kekuatan hukum mengikat (legally binding) sehingga wajib untuk dilaksanakan. Namun pada tahap implementasinya masih ada Rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Hal demikian dipengaruhi kesadaran hukum (rechtsbewustzijn) yang masih rendah untuk mematuhi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya hanya bergantung pada upaya persuasif. Jenis Rekomendasi yang lazim diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah (a) Membantu menyelesaikan masalah; (b) Rekomendasi pemberian sanksi; (c) Mencegah maladministrasi; dan (d) Mengubah proses atau sistem. Kedua, Implementasi sanksi yang diberikan terhadap Kepala Daerah dikarenakan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia akan mendapatkan sanksi pembinaan khusus yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sanksi Pembinaan khusus adalah program yang mengirim Kepala Daerah yang melanggar aturan untuk melaksanakan pendidikan dan latihan. Namun rasanya sukar untuk menemukan peristiwa konkrit dari implementasi sanksi pembinaan khusus. Sebab Rekomendasi penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia seringkali diabaikan begitu saja oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah karena harus melewati pertimbangan-pertimbangan hukum dan politik.