Penanganan Dugaan Tindak Pidana Penculikan dan Orang Hilang di Kepolisian Daerah Provinsi di Yogyakarta

Abstract

Penanganan laporan kasus dugaan tindak pidana penculikan atau orang hilang pada beberapa wilayah hukum kepolisian masih ditemukan penerapan istilah 1 x 24 jam. Padahal hal tersebut tidak ada dalam peraturan tertulis apapun di lingkungan kepolisian. Oleh karenanya, perlu dilakukan penelitian mengenai ‘bagaimanakah penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang dan mengetahui faktor penghambat dalam penanganan kasus laporan dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di Kepolisian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penanganan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta memang menerapkan standar operasional prosedur tertentu dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang tentang Kepolisian, KUHP, KUHAP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, ditemukan beberapa hambatan dalam penanganan laporan kasus dugaan tindak pidana penculikan dan orang hilang di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta.