Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Cilacap”

Abstract

Kedudukan DPRD pada masa reformasi seperti sekarang ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kedudukan DPRD berada pada posisi yang inferior bila berhadapan dengan Kepala Daerah, namun pada era reformasi, justru DPRD berada pada posisi yang superior. Berdasarkan luasnya kewenangan DPRD, maka salah satu yang menjadi indikator dari efektifitas kelembagaan DPRD adalah dari produk-produk legislasi yang dihasilkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tahapan pembentukan Perda no.2 tahun 2017 di Kabupaten Cilacap? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap? Factor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Cilacap?