Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Child Grooming Berbasis Perlindungan Anak (Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia)

Abstract

Salah satu modus kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi di ruang siber dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik child grooming. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas norma hukum di Indonesia melalui perbandingan hukum dengan Malaysia dalam menangani kasus child grooming serta merumuskan formulasi pengaturan yang berbasis perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) belum mengatur child grooming secara khusus. Berbeda dengan Malaysia yang melalui Sexual Offences Against Children Act (SOACA 2017) yang telah mengatur secara khusus sehingga bersifat komprehensif dan preventif, mencakup komunikasi seksual, tahap child grooming, hingga pertemuan fisik dengan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu merumuskan pengaturan tindak pidana child grooming sebagai delik khusus yang mencakup seluruh modus child grooming baik langsung maupun melalui media elektronik, serta dilengkapi dengan perlindungan korban untuk menjamin efektivitas hukum pidana berbasis perlindungan anak.