Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar Alun-Alun Kabupaten Batang, kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut, dan upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara serta teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode preskriptif kualitatif, yakni argumentasi penulis atas benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta hukum berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa cukup banyak PKL yang melanggar ketentuanketentuan yang termuat dalam Perda Kab. Batang No. 6 Tahun 2014 dan Kepbup

Batang

No. 050 / 019 / 2019. Penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar aturan tersebut adalah dengan menjatuhkan sanksi yang secara bertahap dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pembongkaran tempat usaha, sampai dengan penyitaan peralatan usaha untuk sementara waktu. Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum tersebut antara lain instrumen hukum yang kurang memadai, jumlah PKL terlalu banyak, terbatasnya jumlah personel Satpol PP Batang, dan kurangnya koordinasi antara Disperindagkopukm Batang dengan Satpol PP Batang. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain menggunakan instrumen hukum lain yang relevan, merelokasi sebagian PKL, rencana penambahan jumlah personel Satpol PP Batang, dan rencana optimalisasi peran Paguyuban PKL.