Analisis Pengaturan Free Float dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Investor Retail Publik Studi Perbandingan Bursa Efek Indonesia Dengan Hong Kong Stock Exchange (HKEX).

Abstract

Pengaturan mengenai free float antara dua bursa efek menunjukkan perbedaan yang signifikan, Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ketentuan minimum free float ditetapkan sebesar 10% bagi perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas lebih dari Rp2 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI Nomor I-A 2021. Sebaliknya, Hong Kong Stock Exchange (HKEX) melalui Hong Kong Exchanges and Clearing Limited Main Board Listing Rules, Bab 8 Efek Bersifat Ekuitas, Ketentuan 8.08, menerapkan persyaratan free float minimum berdasarkan ekspetasi kapitalisasi pasar yang dibagi ke dalam tiga kategori ; 25% bagi emiten dengan ekspetasi kapitalisasi pasar hingga HK$ 6 miliar, 15% bagi emiten dengan kapitalisasi pasar melebihi HK$ 6 miliar namun tidak lebih dari HK$ 30 miliar, serta 10% bagi emiten dengan kapitalisasi pasar melebihi HK$ 30 miliar. Lebih lanjut, definisi pihak terafiliasi dalam HKEX mencakup setiap pihak yang terbiasa bertindak berdasarkan instruksi emiten core connected persons. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-komparatif yang basis utamanya adalah Undang-Undang, dokumen, asas-asas hukum dan berbagai teori yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana perilaku yang hidup dan berkembang ditengah lingkungan masyarakat, penelitian ini mempunyai sample utama berupa 2 regulasi yang berbeda diantara kedua pasar modal di negara yang berbeda sebagaimana penelitian komparatif disusun dan diteliti. Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa saran yang dapat diberikan yakni ; melakukan revisi pengaturan free float dan peningkatan kualitas free float guna meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia guna menarik investor global berskala besar, pengungkapan Ultimate Beneficiary Ownership (UBO) dan merilis Share Holders Concentration List pada beberapa emiten yang mempunyai free float rendah.