Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Adopsi Teknologi Blockchain dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstract

Pengelolaan keuangan publik di daerah masih menghadapi kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas, meskipun digitalisasi melalui berbagai sistem informasi telah dilakukan. Teknologi Blockchain menawarkan solusi melalui karakteristik desentralisasi, transparansi, dan imutabilitas yang berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Niat Adopsi teknologi Blockchaindalam pengelolaan keuangan publik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling terhadap 62 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah, dengan masa kerja minimal satu tahun, yang bertugas di tiga instansi strategis: BPKAD, Bapenda, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mayoritas responden berasal dari Inspektorat Daerah (40,3%) dan memiliki masa kerja >10 tahun (61,3%). Model penelitian mengacu pada teori Diffusion of Innovations (DOI) yang dimodifikasi dengan memasukkan variabel Relative Advantage, Complexity, Stakeholders, Laws and Regulations, Top Management Support, dan Competency. Analisis data menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan model memiliki daya jelaskan yang kuat (R2 = 0,762) dan kemampuan prediktif yang baik (Q2 = 0,503). Stakeholders dan Competency terbukti berpengaruh signifikan dan paling besar terhadap Niat Adopsi, diikuti oleh Laws and Regulations. Sebaliknya, Relative Advantage dan Top Management Support berpengaruh signifikan namun relatif kecil, sedangkan Complexity tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini membuktikan bahwa faktor eksternal (stakeholders) dan kapasitas SDM (kompetensi) lebih dominan daripada karakteristik teknologi dalam adopsi Blockchain di sektor publik daerah. Secara praktis, temuan ini memberikan landasan empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi implementasi Blockchain yang berorientasi pada penguatan kompetensi ASN, harmonisasi regulasi, dan pelibatan pemangku kepentingan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.