Peran PBB melalui Unitams (The Un Integrated Transition Assistance Mission In Sudan) dalam Menangani Permasalahan HAM di Sudan Tahun 2020 Hingga 2023

Abstract

Sudan merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang mengalami instabilitas politik yang cukup rumit pasca kudeta Omar Al-Bashir sehingga memicu perebutan kekuasaan pemerintah dan berdampak pada pelanggaran HAM di masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep Protecting Human Rights oleh Margaret P. Karns, Karen A. Mingst dan Kendall W. Stiles sebagai kacamata analisis. Konsep ini sendiri terdiri dari 4 langkah yang dapat dilakukan organisasi internasional dalam mengupayakan penegakan HAM yaitu Setting Human Rights Standard and Norms, Monitoring Human Rights, Promoting Human Rights dan Enforcing International Human Rights Norms. PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional dapat berkontribusi melalui UNITAMS guna memastikan isu pelanggaran HAM di tengah eskalasi konflik antara Sudanese Armed Forces dan Rapid Sudanese Forces sekaligus membantu Sudan melewati transisi demokrasi. Dalam mengaktualisasikan pemberdayaan HAM, UNITAMS berperan melalui pembentukan instrument HAM guna mengatur permasalahan kemanusiaan, mendokumentasikan pengaduan pelanggaran HAM, pengadaan lokakarya bagi masyarakat lokal, memantau perkembangan supermasi hukum, mengadakan pelatihan penanganan kekerasan HAM kepada masyarakat, pengadaan diskusi terkait perundingan politik multi-sektoral, dan pemberian sanksi kejahatan kemanusiaan.