Sekuritisasi Ruang Siber Oleh Pemerintah Tiongkok: Analisis Kebijakan Great Firewall (2013-2025) Melalui Perspektif Barry Buzan

Abstract

Pada era kepemimpinan Xi Jinping, pemerintah Tiongkok memperkuat kebijakan The Great Firewall of China sebagai respons terhadap arus informasi digital yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan The Great Firewall of China pada periode 2013-2025 dengan menggunakan pendekatan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif dan analisis teori sekuritisasi sebagai alat analisis utama dalam menjawab rumusan masalah. Dalam studi kasus ini, pemerintah Tiongkok khususnya Xi Jinping diposisikan sebagai securitizing actor yang membingkai isu ancaman internet sebagai existential threat kepada audiens. Isu ini dinyatakan sebagai ancaman yang mengganggu referent object yang merupakan kedaulatan negara, stabilitas politik, identitas nasional, legitimasi pemerintah, dan keamanan nasional. Maka dari itu pemerintah Tiongkok merespons isu ini dengan menerapkan emergency act melalui penguatan kebijakan The Great Firewall of China atau pengawasan dan pemblokiran situs asing. Sehingga pembatasan sensor internet yang diterapkan merupakan bentuk emergency act yang telah dilegitimasi dengan mengsekuritisasi ruang digital, meskipun hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi.