Implementasi Peran DPRD dalam melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bengkulu Tengah

Abstract

Disahkannya Undang-Undang mengenai Otonomi daerah membutuhkan lembaga legislatif yaitu DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap APBD. Tanggung jawab pengawasan dilakukan oleh DPRD terkait penggunaan dan pengelolaan daerah dari APBD, hal ini memperkuat keududkan DPRD untuk melakukan penganggaran dan pengawasan terhadap APBD. Anggota dewan perwakilan rakyat atau DPRD mendapatkan tugas lebih penting setelah disahkannya Undang- Undang Otonomi Daerah. peneliti menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dilakukan dengan hasil wawancara langsung tanpa di setting atau dimanipulasi (natural setting) bersama anggota DPRD bengkulu Tengah.Hasil dari penelitian menunjukkan terkait fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dilaksanakan sesuai uu Tahun 2014 No 23. Pengawasan yang dilaksanakan DPRD kabupaten Bengkulu tengah menggunakan cara sidak secara langsung memastikan bahwa penggunaan APBD sesuai dengan RAB yang dibuat. kendala yang dihadapi faktor internal adanya silang pendapat antar fraksi, dan faktor eksternal yaitu APBD bengkulu Tengah yang sangat kecil dan banyak digunakan untuk dana tidak langsung.