Dinamika Kegagalan Reorganisasi dalam PKPU: Analisis Yuridis Putusan 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan Relevansinya dengan Model Reorganisasi Chapter 11 Bankruptcy Code

Abstract

Penelitian ini membahas kegagalan reorganisasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta faktor – faktor apa saja yang mengakibatkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU ini gagal melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 serta relevansinya dengan model reorganisasi dalam Chapter 11 Bankruptcy Code. PKPU pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan kreditor. Namun, dalam perkara ini, rencana perdamaian tidak disetujui oleh kreditor, sementara permohonan pailit juga ditolak karena syarat formal kepailitan tidak terpenuhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan PKPU tidak hanya disebabkan oleh penolakan kreditor, tetapi juga oleh kelemahan sistem hukum, seperti belum adanya mekanisme untuk mengatasi kebuntuan, terbatasnya peran pengadilan, serta belum adanya feasibility test dan cramdown mechanism. Perbandingan dengan Chapter 11 Bankr uptcy Code menunjukkan pentingnya penguatan peran pengadilan dan mekanisme reorganisasi yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pembaruan hukum kepailitan Indonesia diperlukan agar PKPU dapat berfungsi lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor.