Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kehilangan Barang Kiriman (Studi Kasus di PT. Lalamove Logistik Indonesia)

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab perusahaan pengiriman barang (PT. Lalamove Logistik Indonesia) terhadap konsumen atas kehilangan barang kiriman. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman di PT. Lalamove Logistik Indonesia atas kerugian yang timbul akibat kehilangan barang saat pengiriman dan bagaimana tanggung PT. Lalamove Logistik Indonesia atas kerugian yang timbul akibat hilangnya barang saat pengiriman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PT. Lalamove Logistik Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya dalam UUPK sehingga melanggar hak hak konsumen. Dalam kasus kehilangan barang kiriman yang dilakukan driver Lalamove, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab sebagaimana mestinya karena ketentuan PT. Lalamove Logistik Indonesia yang menyimpang. Terdapat ketidaksesuaian ketentuan perusahaannya dengan ketentuan yang berlaku seperti dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata serta beberapa ketentuan dalam UUPK dan UULLAJ. Batasan tanggung jawab mengenai ganti kerugian berdasarkan syarat dan ketentuan pengguna serta penjaminan perlindungan barang milik PT. Lalamove Logistik Indonesia. Perlindungan hukum dalam bentuk ganti kerugian yang dilakukan oleh PT. Lalamove Logistik Indonesia seharusnya tunduk pada Pasal 19 ayat (2) UUPK, yaitu mengganti kerugian setara nilai barang yang hilang karena sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap perjanjian baku suatu perusahaan serta perusahaan bertanggung jawab sebagaimana mestinya dan menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.