Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif Maqāsiḍ Syarī’ah

Abstract

Skripsi ini berfokus kepada kajian terhadap Perda bernuansa syariah, atau lebih dikenal sebagai perda “syariah” di Kota Padang Panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi perzinaan pasal 5 Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 dan menjelaskan efektivitas penerapan sanksi perzinaan dalam peraturan tersebut dalam tinjauan maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010. Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (Library Research). Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam penerapan sanksi perzinaan yang terdapat dalam Pasal 5 di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang hanya menerapkan pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun, dalam hal ini, terkait penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2010 belum terlealisasi begitu signifikan, kareana adat lebih tinggi kedudukannya ketimbang perda bagi masyarakat Kota Padang Panjang. 2) Dalam hal ini terkait efektivitas penegakkan hukum dalam Perda Syariah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 penulis menilai belum efektif. Karena sanksi adat bagi masyarakat Kota Padang Panjang lebih diutamakan ketimbang peraturan dari Wali Kota Padang Panjang. Para aparat penegak hukum-pun tidak bisa mendahului aturan adat ketimbang memberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Padang Panjang.