Dampak Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Nasib Bangsa Indonesia Kedepan

Abstract

Indonesia adalah negera hukum yang artinya segala kebijakan yang dikeluarkan adalah harus berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga terhadap kebijakan renegosiasi kontrak karya PT. Freeport dengan Pemerintah yang harus tunduk pada hukum yang berlaku yaitu undang-undang minerba yang mengharuskan setiap pertambangan memiliki izin usaha pertambangan dan bukan lagi kontrak karya oleh karena itu hal tersebut segera ditindak lanjuti. Rumusan masalah pertama apa tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah terhadap legalitas renegosiasi kontrak karya tersebut kedua sejauhmana nasib nasib bangsa Indonesia kedepan selanjutnya dipertimbangkan dalam renegosiasi legalitas kontrak karya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang didukung keterangan dari narasumber, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian mengunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini pertama pemerintah dan PT. Freeport Indonesia harus segera menerapkan izin usaha pertambangan guna mewujudkan ketertiban umum dan melakukan renegosiasi tersebut sesuai dengan hukum privat yang berlaku, kedua tidak ada penegasan mengenai nasib nasib bangsa Indonesia kedepan pada hasil renegosiasi tersebut hanya saja terdapat klausul tentang sumber daya manusia dan lingkungan saja. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah harus tegas dalam mengadakan renegosiasi kontrak karya agar dikemas sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan undang-undang tentang minerba dan sudah saatnya Pemerintah Indonesia memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepan terutama melalui lingkup kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sebab memikirkan nasib bangsa Indonesia kedepan adalah salah satu tujuan negara ini.