Implementasi Undang – Undang Hak Cipta Terkait Sinematografi di Indonesia: Studi Pustaka Fenomena Pembajakan Pada Websites Streaming Illegal Penyedia Layanan Video on Demand

Abstract

Perkembangan era digital telah menghadirkan disrupsi bagi tatanan kehidupan tidak terkecuali dengan dunia sinematografi. Hadirnya layanan websites streaming memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk menonton film pada kehidupan sehari-hari, salah satu dari sekian banyaknya layanan tersebut ialah layanan video on demand (VOD). VOD sendiri merupakan sebuah media untuk menyajikan video online yang identik dengan streaming berbayar atau langganan yang besarnya bervariasi tergantung keuntungan yang dipilih. Pada dunia sinematografi tidak semata-mata hanya memberikan sisi positifnya saja, melainkan terdapat juga sisi negatif yang ditimbulkan, hal ini ditandai dengan tingginya kehadiran kasus websites streaming illegal yang tentunya menimbulkan kerugian bagi layanan VOD. Atas demikian, maka diperlukan kajian dan analisis terhadap kasus pembajakan tersebut dengan mengkaitkan pada Undang-Undang Hak Cipta baik secara regulasi serta bagaimana implementasi dan efektivas melalui regulasi in dalam penindakan kasus pembajakan kasus websites streaming illegal. Adapun metode penelitian pada skiripsi ini ialah merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka fenomena. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa Pasal yang telah mengatur pembajakan melalui Undang-Undang Hak Cipta pada ranah pidana, dengan isi lingkungan pada regulasi hak cipta terhadap VOD terdiri atas aktor yang terlibat, lembaga yang berwenang, hingga pada masyarakat. Kemudian terkait dengan implementasi dan efektivitas Undang-Undang Hak Cipta terhadap kasus pembajakan pada bidang sinematografi VOD menunjukan bahwa implementasi belum dapat dikatakan berhasil. Adapun penyebab ketidakberhasilannya ialah pada sisi proses penegakan hukum dan ketidakpekaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Begitu juga pada sisi efektivitas terdapat tiga alasan yang menunjukan bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum dapat memberikan pencegahan terhadap kasus pembajakan ditanah air. Alasan tersebut terdiri atas angka kasus pembajakan yang masih tinggi, belum dapat memberikan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk masyarakat, hingga masih terbatasnya kewenangan proses penegakan hukum di tanah air.