PENERAPAN BEBAS VISA OLEH INDONESIA DITINJAU DARI GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas hubungan hukum antara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dan General Agreement on Trade in Services (GATS), serta mengetahui dampak atas penerapan kebijakan BVK pada sektor jasa lokal. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara kebijakan BVK dan GATS, dan bagaimanakah dampak atas penerapan kebijakan BVK pada sektor jasa lokal. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengolah dan menggunakan data sekunder. Lebih lanjut, dari penelitian ini didapatkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan BVK dibentuk untuk menarik arus masuk wisatawan mancanegara ke wilayah Indonesia, baik kunjungan wisata maupun kunjungan bisnis (pemasok jasa asing) pada sektor jasa pariwisata melalui moda presence of natural persons. Penerapan kebijakan ini tidak melanggar prinsip MFN karena tidak ada perlakuan dibawah standar minimum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara anggota lainnya, serta tidak ada pembatasan resiprositas dalam SOC Indonesia. Kedua, kebijakan BVK membawa dampak positif pada sektor pariwisata Indonesia berupa peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan dan perekonomian negara. Disisi lain, kebijakan ini kerap kali disalahgunakan oleh wisatawan mancanegara sebagai pintu untuk menjadi TKA ilegal.